Gubernur Olly Yang Diwakili Asisten III F. Manumpil Buka Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1

banner 468x60

SULUTTeropongsulut, Asisten III Bidang Administrasi Umum Fransiskus Manumpil di Dampingi Kepala BPSDM Roy Tumiwa Pagi Kemarin, Rabu (04/10/2023) Bertempat di Aula Integritas Kantor BPSDMD Provinsi Sulut Membukaan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Untuk PPK dan PPTK yang di tandai Dengan Pengalungan Tanda Peserta Pelatihan BPJ.

Pelatihan Tersebut Bertujuan untuk Menatap opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI, optimalisasi dari semua sektor terus dilakukan. Kali ini Pemprov Sulut mengadakan pelatih kompetensi level 1 terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Pasalnya PBJ ini menjadi hal mendasar dalam penyerapan anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan bumi nyiur melambai.

Sekira 40 peserta yang mewakili masing-masing OPD mengikuti pembukaan yang berlangsung di aula integritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulut, Rabu (4/10) kemarin pagi. Pun dibuka langsung oleh Asisten 3 bidang administrasi umum Fransiskus Manumpil didampingi Kepala BPSDM Roy Tumiwa.

Pun para peserta akan mengikuti beberapa materi sesuai dengan modul LKPP RI. Hal ini disampaikan Kepala BPSDM Roy Tumiwa saat ditemui usai pembukaan kemarin. “Jadi ada pelatihan kompetensi pengadaan barang dan jasa (PBJ) bagi pejabat fungsional, juga kepada PPTK dan PPKom. Atau juga pegawai yang bekerja di bidang barang dan jasa,” katanya.

Dia menegaskan pelatihan ini merupakan komitmen dari pemerintah ODSK. “Ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah, pak Gubernur Olly Dondokambey dan pak Wagub Steven Kandouw bersama pak Sekprov Steve Kepel, tetap konsisten tentang hal tersebut,” tegasnya menambahkan palatihan PJB merupakan salah satu program prioritas. “Untuk melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan, dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur, di semua bidang. Termasuk PBJ yang merupakan suatu program prioritas. Karena dalam rangka tertib administrasi akuntansi keuangan ini, kan berawal dari PBJ,” tambahnya.

Baca juga:  Sukses Minahasa Wakefest 2023, Gubernur Olly: Terima Kasih Atas Dukungan Semua Pihak

Disamping perencanaan yang sudah di buat, kata Tumiwa, harus dilengkapi dengan kompetensi PJB yang memadai. “Tapi ketika rencana PJB ini secara adminstrasi, mulai dari proses sampai pelaporan tidak bagus, bisa mengganggu akuntabilitas pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Terutama penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

“Apalagi untuk menopang agar WTP yang menjadi program dan sasaran, sudah menyentuh ke arah sana. Itulah komiten dari pemerintah, agar supaya dengan adanya peningkatan kompetensi, mereka bisa merencanakan dengan baik pengadaan itu. Pelaksanaan baik dan evaluasinya akan berjalan baik,” tegasnya lagi.

Pun menurut Tumiwa, karena kalau tidak diatur dengan baik, bisa saja penyerapan anggaran itu terhambat. “Disamping itu agar lebih tertib mereka. Dengan adanya peningkatan kompetensi, para pelaksana PBJ dapat meminimalisir kekurangan dan kesalahan serta kelemahan, dalam pelaksanaan PBJ sendiri. Termasuk dalam mengadministrasikan hal ini,” ungkapnya sembari mengatakan ini juga untuk menjaga integritas sebagai petugas atau pegawai yang bekerja di bidang tersebut.

“Sebab bukan gampang, ini sangat sulit kalau tidak ada perhatian dan tidak punya integritas serta kompetensi. Targetnya dengan semua perserta. Ada level 1 yang dianggap pemula atau yang belum ada sertifikat. Nanti juga ada yang sudah punya sertifikat level 1, akan di upgrade kompetensi di bidang PBJ. Juga kemudian akan dilakukan juga uji kompetensi,” katanya lagi.

Baca juga:  Rio Dondokambey Sebut Discover North Sulawesi Buka Pintu Investasi di Sulut

Pun dengan terakreditasinya BPSDM Sulut, menjadi satu hal yang sangat menguntungkan. “Dan kami bekerjasama dengan LKPP RI. Karena BPSDM Sulut sebagai lembaga terakreditasi A untuk PBJ. Tidak semua berakreditasi A. Sehingga bisa melaksanakan uji kompetensi, setelah selesai kegiatan ini,” terangnya menegaskan ini sesuatu hal yang menjadi kebutuhan bagi pemerintah. “Untuk memperlengkapi para pegawai yang bekerja di bidang PBJ ini, agar semakin baik program yang ada,” ungkap Tumiwa.

Ditambahkan Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis Inti BPSDM Sulut Charles Taju, 40 peserta yang ada mewakili masing-masing SKPD yang ada. “Ada modul sesuai keputusan kepala LKPP, bahwa pembelajaran ini menggunakan blended learning. 7 hari secara e-learning dan 4 hari secara klasikal tatap muka. Materinya ada bagaimana pemilihan penyedia, ada penyusun kontrak sampai pelaporan. Pokoknya mekanisme pengadaan dasar keseluruhan, diajarin kepada peserta pelatihan ini,” katanya menambahkan tujuan kegiatan ini agar dalam pelaksanaan PBJ berjalan sesuai ketentuan.

“Tujuannya untuk pengadaan barang dan jasa sesuai mekanisme atau aturan yang berlaku. Karena semua sudah menggunakan e-katalig berbasis elektronik, juga menjadi bagian yang diajarkan pada pelatihan kali ini,” tegasnya.

(SL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *