TeropongSulut.com, Sulut – Tindak lanjuti aspirasi lewat hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi bersama persaudaraan nelayan Karangria menolak reklamasi yang dilaksanakan pada 10 Juni 2024 lalu.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Sulut Julius Jems Tuuk secara tegas menyuarakan aspirasi tersebut di Paripurna DPRD Sulut, Senin, (24/6).
Dihadapan Wakil Gubernur Tuuk menegaskan sesuai undang- undang suatu wilayah yang akan direklamasi tidak boleh ada peta konflik di dalamnya terutama para nelayan maupun masyarakat yang mendiami pesisir pantai.
“Benar perusahaan ini memegang ijin yang diberikan, yang menjadi pertanyaan apakah ijin yang dikeluarkan oleh negara oleh Jakarta sesuai amanat undang- undang atau tidak, ” tandas Tuuk.
Legislator yang dikenal paling kritis ini juga mengungkapkan dalam dapat dengar pendapat bersama persaudaraan nelayan Karangria baru – baru ini, lembaga DPRD atas nama rakyat Sulawesi Utara telah memberikan rekomendasi bahwa ijin reklamasi pantai Karangria harus ditinjau kembali kemudian perusahaan tidak boleh bekerja.
“Tapi sampai hari ini perusahaan masih bisa bekerja artinya pemilik perusahaan ini mengabaikan suara dari vox populi vox dei perusahaan ini mengabaikan 2,9 juta rakyat Sulawesi Utara, bahkan pemilik perusahaan diundang tidak hadir, tidak ada itikad baik manusia ini dengan rakyat Sulawesi Utara,” sembur Tuuk.
Tuuk juga meminta dukungan lembaga DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat nelayan Karangria ke pemerintah pusat khususnya instansi yang mengeluarkan ijin reklamasi bagi perusahaan tersebut.
“Oleh sebab itu, marilah kita sama sama sebagai pimpinan dan anggota DPRD kita bersuara kepada Jakarta yang mengijinkan ijin ini keluar. Kota – kota seperti Venicia kemudian Barcelona menciptakan pantai buatan untuk rakyatnya tetapi kota Manado pantai yang diberikan Tuhan, Allah SWT kepada rakyat Manado justru dijadikan bisnis dan menghilangkan identitas kita Manado sebagai kota pantai, ” tegas Tuuk.
(*/Christo)
