TeropongSulut, Sulut – Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur Tehadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025.
Rapat Paripurna yang di laksanakan oleh DPRD Provinsi Sulut, dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Raski Mokodompit, Wakil Ketua Billy Lombok, dan dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.
Ketua DPRD Sulut Andi Silangen mengawali paripurna menyampaikan, amanat Peraturan DPRD Sulut nomor 1 Tahun 2021 tentang tata tertib DPRD pasal 107 ayat 1 huruf C bahwa rapat paripurna DPRD dan jumlah anggota DPRD selain menetapkan perda.
“Dari 45 anggota DPRD telah hadir 24 anggota dengan demikian Rapat Paripurna DPRD hari ini memenuhi korum,” ucap Silangen, Senin (22/7/2024).
Silangen juga mengatasnamakan pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat atas penghargaan anugerah Merdeka Belajar tahun 2024 bagi Pemerintah Provinsi Sulut kategori Transformasi Anggaran Pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
“ini mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah kunci emas untuk masa depan melalui transformasi anggaran yang efektif kita berinvestasi dalam potensi anak-anak kita dan memastikan akses pendidikan berkualitas bagi semua sebagai arsitek masa depan. Mari kita terus berinovasi dan memperbaiki sistem pendidikan bagi kemajuan Sulut,” ujar Silangen.
Di tempat yang sama, Gubernur Sulut menerangkan, untuk KUA PPAS APBD tahun 2025 akan lebih longgar dari tahun 2024 karena tahun 2024 kita harus membiayai Pilkada dan juga tahun 2024 kita selesai cicilan Rumah Sakit ODSK dan Rumah Sakit Mata.
“Tahun 2024 kita sudah selesai cicilan RS ODSK dan RS Mata. Artinya tahun 2025 akan lebih longgar untuk kegiatan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena secara otomatis PAD dari kedua RS ini akan naik signifikan,” ujar Prof. H.C. Olly Dondokambey.
Gubernur Prov. Sukut pun, menjelaskan tema kerja pemerintah tahun 2025 akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Tema ini mencerminkan tekad kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencakup seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan, untuk mewujudkan tema ini kebijakan prioritas pembangunan diadakan pada tiga aspek,” bebernya.
“Pertama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kedua pembangunan infrastruktur berkualitas, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” kuncinya.
(*/Christo)
