Manado, teropongsulut.com- Pada kegiatan penyuluhan produk hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2024 yang digelar oleh KPU Sulut menghadirkan pemateri dari TNI Lantamal dan Korem 131 Santiago, BIN Daerah Sulut, bertempat di Hotel Luwansa Manado pada hari kedua berjalan sukses, Jumat (16/8/2024).
Kapten Leonard Van Huzen Baris PS PASI Lidpam Sintel Korem 131 Santiago membawakan materi Pilkada Serentak sebagai sarana integrasi bangsa dan Kolonel Jakobus Asisten Intel Lantamal VIII Manado membawakan materi peran TNI dalam mewujudkan pilkada yang aman dan damai serta Janhein Sumenge, SSTP Korwil Manado BIN Daerah Sulut membawakan materi Jurnalisme Perdamaian untuk meminimalisir konflik Pilkada.
TNI berkomitmen menjaga integrasi bangsa pada Pilkada serentak 2024 di Sulut dengan memastikan keamanan dan ketertiban serta mengedepankan koordinasi yang efektif dengan semua untuk menciptakan suasana pemilihan yang damai dan harmonis yang berintegrasi.
“Dengan berpartisipasi aktif, kita tidak hanya menyalurkan hak suara, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi dan masa depan bangsa. Keterlibatan kita semua adalah kunci untuk pemilu yang lebih baik dan masa depan Indonesia yang lebih cerah,” ujar Kapten Leonard.
Menurut Leonard, indikator Pilkada 2024 sukses adalah tidak terjadi gangguan yang signifikan dan kemudian bisa lancar termasuk mengenai masalah distribusi logistik serta kesiapan logistik.
“Partisipasi pemilihan yang tinggi itu akan memberikan legitimasi yang kuat kepada siapapun yang menang menjadi pemerintah,” ucapnya.
Ia menjelaskan, program pemerintah, baik pusat maupun daerah harus tetap jalan On the Right Track, karena yang dikuatirkan ketika tahun politik 2024, semua akan lupa, semuanya akan larut dalam upaya Power Struggle, kemenangan, semua sibuk kemenangan akhirnya program pemerintah daerah ditinggalkan, rakyat menjadi korban.
Leonard juga memaparkan terkait peran Korem 131/Santiago di Pilkada 2024 yaitu bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkada, berkoordinasi antar lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah untuk memastikan proses pilkada berjalan lancar.
Terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, siap untuk menangani situasi darurat yang mungkin timbul selama pilkada, termasuk bantuan bencana atau situasi darurat lainnya.
“Tentunya juga mengamankan proses pilkada untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang dapat menimbulkan ketegangan atau perpecahan , serta melakukan evaluasi untuk memberikan rekomendasi guna perbaikan di masa depan,” tutupnya.
(Lusiedien)
