Teropongsulut.com, Sulut – Melihat hasil survei yang di keluarkan Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara melalui press rilis dan juga website resminya pada tanggal 15 januari 2025, angka kemiskinan di Sulut menurun dari awal tahun 2024 yaitu 7,25 %, dan di akhir tahun menjadi 6,70%.
Namun hal itu dianggap tidak sesuai dengan data yang di berikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Menurut Henry Walukow. Sulawesi Utara masih mengoleksi beberapa kesenjangan sosial di 15 Kabupaten/Kota.
“Ada 10 Desa tertinggal dan saya juga tau di sulut kita masih mengoleksi daerah kumuh kalau tidak salah angkanya ada di 1,85 persen. PMD juga memberikan data bahwa masih ada 0,40% desa mengoleksi anak jalanan yang dikategorikan tidak mendapatkan pendidikan, dan masih ada 0,11% gelandangan, belum lagi masih 0,22% PSK, 5% angka bunuh diri (Bundir). Nah inikan menunjukan bahwa sulawesi utara ini masih memiliki ketimpangan sosial dikalangan masyarakat perekonomian tidak mampu atau dikategorikan pemerintah masyarakat ‘miskin’,” ungkap Henry Sekretari Fraski Partai Demokrat DPRD Sulut, Selasa (21/01)
Henry berharap ada progres dari pemerintah melalui program-program Dinas PMD yang bersentuhan langsung kepada masyarakat sulawesi utara.
“Dinas PMD harus siap turun ke daerah-daerah di sulawesi utara yang mereka mengkategorikan Daerah Kumuh dan desa tertinggal, agar supaya dari bersentuhan langsung dengan masyarakat pmd mampu memberikan program yang bermanfaat bagi penekanan angka kemiskinan di sulut” Tegas legislatif daerah pemilihan Minut-Bitung itu.
“Belum juga kesenjangan sosial, harus ada upaya dari pemerintah dalam ini dinas-dinas terkait untuk mengeluarkan program-program unggulan yang bersentuhan dan berpihak kepada masyarakat”lanjutnya
(Christo)
