Manado, teropongsulut.com- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Eureka Putra mengikuti kegiatan Bacirita APBN: ALCo Regional Sulawesi Utara bersama Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, kemarin.
Dalam kesempatan tersebut Eureka Putra menyampaikan executive summary APBN Sulawesi Utara hingga 31 Desember 2024 menghadapi tantangan ketidakpastian global, seperti kebijakan stimulus ekonomi Tiongkok, krisis politik di Eropa, dan dampak kebijakan Trump 2.0 terhadap negara berkembang.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tetap stabil di atas 5%, dengan ekspor-impor yang menunjukkan surplus dan daya beli masyarakat yang terjaga. Tingkat inflasi tetap terkendali.
sementara penerimaan perpajakan dan PNBP melampaui target. Realisasi belanja negara menunjukkan penyerapan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dalam belanja kementerian/lembaga serta transfer ke daerah.
“Dari sisi indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada Triwulan III 2024 mencapai 5,21% yoy, lebih tinggi dari nasional,” Jelas Eureka Putra.
Menurut Eureka Putra, Ekspor nonmigas didominasi lemak dan minyak nabati, sementara impor terbesar adalah bahan bakar mineral.
Tingkat inflasi tetap rendah, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,7%, dan rasio gini menunjukkan ketimpangan yang membaik.
” Realisasi APBN mencapai 101,70% dari target dengan defisit Rp17,89 triliun, sementara APBD terealisasi 95,61% dengan belanja pegawai sebagai komponen terbesar,urai Eureka.
Sedangkan dari penerimaan perpajakan menutup tahun 2024 tercapai sebesar 100,22%.
Ke depan, tantangan utama adalah administrasi, pertanggungjawaban, serta efisiensi belanja dalam implementasi APBD 2025 sesuai regulasi perpajakan daerah,” ungkap Eureka.
Pada kesempatan itu juga, Kepala Bidang P2Humas DJP Joga Saksono menyampaikan kinerja penerimaan Perpajakan sampai dengan 31 Desember 2024.
“Realisasi pendapatan perpajakan Sulawesi Utara hingga akhir Desember 2024 mencapai 100,22% dari target sebesar 3,97 triliun rupiah, dengan total penerimaan sebesar 3,98 triliun rupiah atau tumbuh 3,37% YoY Kontribusi terbesar berasal dari KPP Pratama Manado dengan penerimaan 2,30 triliun rupiah, tumbuh 11,20% dibanding tahun sebelumnya. KPP Bitung, Kotamobagu, dan Tahuna masing-masing menyumbang 883 miliar, 586 miliar, dan 209 miliar rupiah. Untuk bulan Desember 2024 saja, total penerimaan mencapai 566 miliar rupiah, dengan Manado sebagai penyumbang terbesar, “jelas Joga.
Dari penerimaan per jenis pajak, PPh mendominasi dengan kontribusi 52% atau 2,10 triliun rupiah, tumbuh 12,17%. PPN dan PPnBM menyumbang 43,89% atau 1,74 triliun rupiah, tetapi mengalami pertumbuhan negatif-2,67%. PBB turun signifikan sebesar-39% dengan realisasi 74 miliar rupiah dikarenakan adanya pembayaran tunggakan di tahun sebelumnya. Pajak lainnya tumbuh tipis 1,88% menjadi 56 miliar rupiah. PPh Pasal 26 dan PPh Final mengalami kontraksi masing-masing -15,84% dan-12,14%, sedangkan PPN Impor justru tumbuh 49%, “papar Joga.
Dilihat dari sisi sektor Administrasi Pemerintahan menurut Joga mengalami perlambatan karena berkurangnya pembayaran dari bendaharawan pemerintah, meskipun masih menjadi penopang utama dengan penerimaan 1,151 triliun rupiah.
Sementara, Sektor Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 28,47%, sementara sektor Real Estat mengalami kontraksi -15,57%. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga mengalami penurunan karena melemahnya penerimaan pajak dari komoditas seperti kopra dan jual beli ikan, tandas Joga Saksono. (*)
(Lusiedien)
