Teropongsulut.com, Sulut – Klaim Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terkait laporan angka kemiskinan yang menurun, menjadi pertanyaan besar bagi Henry Walukow, saat rapat Pansus RPJMD.
Kritikan ini sudah menjadi kesekian kali yang di sampaikan Henry Walukow tentang kesenjangan sosial.
“Kami melihat langsung di lapangan, katanya angka kemiskinan menurun. Tapi yang terjadi justru ketimpangan sosial semakin lebar. Jadi, kita pakai standar apa sebenarnya?” tegas Walukow.
Henry juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, 15 Kabupaten/kota masih mengoleksi persoalan sosial yang perlu diperhatikan.
“Ada 10 Desa tertinggal dan saya juga tau di sulut kita masih mengoleksi daerah kumuh kalau tidak salah angkanya ada di 1,85 persen. PMD juga memberikan data bahwa masih ada 0,40% desa mengoleksi anak jalanan yang dikategorikan tidak mendapatkan pendidikan, dan masih ada 0,11% gelandangan, belum lagi masih 0,22% PSK, 5% angka bunuh diri (Bundir). Nah inikan menunjukan bahwa sulawesi utara ini masih memiliki ketimpangan sosial dikalangan masyarakat perekonomian tidak mampu atau dikategorikan pemerintah masyarakat ‘miskin’,” ungkapnya.
“Belum juga kesenjangan sosial, harus ada upaya dari pemerintah dalam ini dinas-dinas terkait untuk mengeluarkan program-program unggulan yang bersentuhan dan berpihak kepada masyarakat,”lanjutnya.
