Manado, teropong Sulut. Com- Kementerian Keuangan Kemenkeu Satu Provinsi Sulawesi
Utara (Kemenkeu Satu Sulut) baru saja menyiarkan program Bacirita APBN: ALCo Regional
Sulawesi Utara (Jumat, 23/8/2024).
Kegiatan press conference ini untuk menyampaikan hasil
evaluasi penerimaan dan kinerja Sulawesi Utara hingga 31 Juli 2024.
Dihadiri oleh masing-masing perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara.
kegiatan ini diadakan secara hybrid, secara luring di Gedung Keuangan Negara Manado
Lantai 3, Sulawesi Utara dan secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams. Kegiatan yang merupakan inisiasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Utara ini merupakan upaya untuk menguatkan peran Kementerian Keuangan sebagai representasi kebijakan fiskal pemerintah pusat di daerah.
Para peserta yang hadir berasal dari perwakilan Kementerian Keuangan Satu Sulawesi Utara. Di antaranya adalah Kanwil DJPb Sulawesi Utara, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Sulawesi Bagian Utara, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (Kanwil DJKN) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Manado.
Dalam kegiatan tersebut, Hari Utomo, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Utara, menyampaikan
bahwa pendapatan yang terealisasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) Regional Sulawesi Utara hingga Juli 2024 adalah senilai Rp2.931,78 miliar.
Total Pendapatan Negara ini didapat dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.176,73, miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp755,06 miliar. Angka realisasi ini sudah sebesar 55,95% dari target Pendapatan Negara sebesar Rp5,240 triliun.
Sementara untuk Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp13.072,52 miliar. Transfer ke Daerah berada di tingkat pertama dalam total realisasi Belanja Negara, yaitu sebesar Rp7.747,35 miliar.
Sementara untuk realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp5.325,18
miliar. Atas dasar itu, Belanja Negara Regional Sulawesi Utara telah direalisasikan sebesar 55,82% dari Pagu Belanja Negara sebesar Rp23.417,94 miliar.
Untuk Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Utara hingga Juli
2024, realisasi Pendapatan Daerah menyentuh nilai Rp9.175,07 miliar atau 53,27% dari target sebesar Rp17.222,72 miliar.
Sedangkan untuk realisasi Belanja Daerah berada di nilai Rp7.279,68miliar atau menyentuh 42,50% dari Pagu Belanja Daerah sebesar Rp17.127,54 miliar.
Dengan kondisi ini, maka APBD Sulawesi Utara mengalami surplus sebesar Rp1.895,39
miliar.
Lanjut Hari, realisasi untuk Pendapatan Perpajakan di Sulawesi Utara. Dari hasil
evaluasi tersebut, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Juli 2024 mencapai Rp310,45 miliar. Realisasi tersebut menjadikan total penerimaan pajak Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan akhir Juli 2024 mencapai Rp2.139,32 miliar.
Raihan ini menjadikan capaian persentasenya sebesar 54,09% dari target penerimaan 2024
sebesar Rp3.954,85 miliar.
Penerimaan pajak di Provinsi Sulawesi Utara didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang mencakup 60,08% dari total penerimaan atau sebesar Rp1.285,26 miliar. Penerimaan pajak dengan kontribusi terbesar selanjutnya disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dengan total kontribusi sebesar 36,67% atau senilai
Rp784,5 miliar.
Melanjutkan data yang telah dipaparkan, Hari mengatakan bahwa penerimaan perpajakan di Provinsi Sulawesi Utara ditopang oleh sektor Administrasi Pemerintahan sebesar 23,64%
atau senilai Rp505,167 miliar. Untuk pertumbuhan terbesar dipegang oleh sektor Aktivitas
Penyewaan dan Sewa Guna Usaha sebesar 73,79% (yoy) atau senilai Rp92,779 miliar. (***)
