Wagub Kandouw Buka Pelaksanaan Sosialisasi dan Launching Penggunaan Kartu Kredit Pemdah Dalam Pelaksanaan APBD

banner 468x60

SULUTTeropongsulut, Pemprov Sulawesi Utara yang dipimpin Gubernur, Prof DR (HC) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Drs Steven Kandouw terus mendorong pengelolaan keuangan berbasis elektronik yang akuntabel dan transparan.

” Era sekarang ini Penggunaan Transaksi Cash (tunai) perlu dikurangi dan beralih ke non tunai dan inipun telah diterapkan Pemerintah Provinsi Sulut.

Hal ini Dikatakan Wakil Gubernur Saat  membuka pelaksanaan sosialisasi dan launching Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD yang digelar BKAD Provinsi Sulut, Selasa (21/11/2023) di Luwansa Hotel Manado.

Dalam kesempatan tersebut dalam Sambutan Wagub Kandouw juga Menegaskan Bahwa Di Pemprov tidak ada lagi yang cash. Termasuk hibah dan hadiah juga semua pakai (transaksi) rekening.

Dia melanjutkan langkah ini juga akan mempermudah proses monitoring (pengawasan).

Sehingga itu Steven Kandouw menegaskan program yang telah dilaunching tersebut untuk dapat diterapkan oleh semua Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Sulut, juga di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Baca juga:  Sukses Minahasa Wakefest 2023, Gubernur Olly: Terima Kasih Atas Dukungan Semua Pihak

“Seluruh Perangkat Daerah pakai ini. Seluruh belanja apa saja pakai ini, termasuk di (Pemerintah) Kabupaten/Kota,” tukas Wagub.

Meski begitu Wagub pun mengingatkan bahwa tidak ada yang sempurna sehingga program inipun harus diawasi dan dievaluasi. Dan orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola program ini di tiap perangkat daerah harus berintegritas dan bermental good and clead goverment.

Sementara itu, Kepala BKAD Provinsi Sulut, Clay Dondokambey SSTP, MAP mengatakan dalam implementasi sistem keuangan berbasis elektronik, pemerintah daerah didorong untuk adaptif dengan perkembangan teknologi.

“Pengelolaan keuangan daerah itu harus semakin akuntabel, semakin transparan. Salah satunya dengan digitalisasi seperti ini, semakin fleksibel, semakin gampang di kontrol, semakin akuntabel dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Kaban Clay.

Dia menjelaskan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah intinya untuk memudahkan dalam bertransaksi dan tetap diatur sesuai regulasi.

Baca juga:  Gubernur Olly Hadiri HUT Ke-89 Jemaat GMIM Baitani Kopiwangker

“Limitnya juga diatur, setiap perangkat daerah limitnya 40 persen biaya uang persediaan yang ditetapkan,” terangnya.

Penerapan sistem ini nantinya akan dijalankan oleh pejabat yang diberi mandat dengan tetap dalam kendali Pengguna Anggaran di tiap Perangkat Daerah.

“Pemprov jadi trigger untuk juga diterapkan Kabupaten Kota sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” ungkap Kaban Clay Dondokambey.

” Dan Peraturan Gubernur No 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Untuk Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” tambah mantan Kaban BKD Sulut ini.
Lanjutnya, dalam menjalankan program ini, Pemprov Sulut juga bekerja sama dengan Bank SulutGo.(*/ifa)

(SL/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *